JURnaL Celebes-New York. Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Kemitraan Masyarakat Adat (United Nations Indigenous People’s Partnership/UNIPP) telah diluncurkan, Jumat (20/5/2011) di New York, Amerika Serikat. Dalam siaran persnya, Raja Devashish Roy, salah satu anggota Forum Parmanen UNIPP menyatakan, untuk tahap awal implementasi UNIPP menggunakan dana 1,5 juta dollar yang disediakan Pemerintah Denmark. Dengan anggaran tersebut, UNIPP bekerja di berbagai negara untuk berpromosi dan membangun dialog kemitraan.
"Program awal ini akan mengembangkan kapasitas pemerintah dan organisasi masyarakat adat. Akan membangun kemitraan dengan pengambil kebijakan di berbagai negara dengan masyarakat adat. Kemitraan akan memperluas upaya global dilakukan oleh Forum Permanen,’’ jelas Roy lewat press release yang dipublikasikan http://wwwupdate.un.org/News/briefings/docs/2011/110520_Indigenous.doc.htm.
Roy mengatakan, inisiatif ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memperdalam sistem kerja PBB tentang hak-hak masyarakat adat di berbagai negara, dengan shaing pengalaman bersama Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR ), Program Pembangunan PBB (UNDP), United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Carsten Staur, Perwakilan Tetap Pemeritah Denmark mengatakan, kemitraan ini untuk membangun aliansi global yang inovatif dengan potensi besar untuk memajukan hak-hak masyarakat adat. Ini akan memberi dampak dan signifikansi yang lebih luas di seluruh penjuru dunia, sebagai platform untuk penyebaran pengetahuan tentang komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh dunia.
Dana sebesar 1,5 juta dolar digunakan untuk pendanaan hingga 2012, selain itu juga akan mendorong lembaga-lembaga donor lain untuk ikut berpartisipasi. "Kami berharap dengan anggaran awal ini, mampu merealisasikan program UNIPP yang nyata di lapangan," papar Staur.
Ivan Simonovic, Asisten Sekretaris-Jenderal untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan, degan pola kemitraan ini, akan memungkinkan PBB berperan maksimal dalam meringankan berbagai pihak memberikan jasa kepada masyarakat adat dan menyediakan dukungan financial.
Cleo Doumbia-Henry, Direktur ILO untuk Standar Perburuhan Internasional mengatakan, badan tersebut memiliki sejarah panjang bekerja dengan masyarakat adat, berdasarkan Konvensi ILO No 169, yang dilengkapi dengan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat. "Ini tepat bahwa sebuah kemitraan mencoba untuk mengambil dua instrumen bersama-sama. Ini adalah kesempatan unik untuk bekerja sama," ungkap Henry.
Abdel-Rahman Ghandour, Wakil Direktur UNDP/ Pjs Direktur Komunikasi mengatakan, UNIPP akan membantu melaksanakan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan alamat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forum Permanen selama beberapa tahun terakhir. Grup UNDP akan membawa pengalaman dalam mengoordinasikan program PBB di tingkat negara.
Seperti diketahui, Konvensi No 169 adalah sebuah instrumen internasional yang telah diratifikasi sekitar 20 negara sejak adopsi pada tahun 1989. Konvensi ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dan suku. Negara yang meratifikasi membutuhkan waktu satu tahun untuk menyelaraskan dalam undang-undang, berbagai kebijakan, serta program.
Doumbia-Henry menyatakan dengan adanya UNIPP, semua institusi di PBB akan membantu upaya masyarakat adat untuk melindungi kekayaan intelektual terkait dengan sumber daya alam mereka. Ia menambahkan, tantangan utama adalah penguatan kapasitas masyarakat adat, serta menciptakan instrument hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Mr Staur menambahkan, UNIPP akan membantu membangun kemitraan organisasi yang ada dengan pemerintah."Kami memiliki akses di tingkat negara tentang bagaimana berinteraksi dengan pemerintah," kata Staur.
Ketika ditanya mengapa United Nations Environment Programme (UNEP) tidak masuk menjadi bagian dari Kemitraan, Mr Ghandour mengatakan UNEP memiliki pengalaman luas di bidang lingkungan hidup. Namun, sebagai sesama badan PBB. UNIPP akan masuk dalam kerjasama aliansi untuk seluruh badan PBB. (m)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar