JURnaL - Upaya tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Polewali Mandar dan Kebupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terkesan amburadul. Karena tidak ada persiapan memadai, akhirnya timbul masalah terutama minimnya koordinasi. Akibatnya bantuan selain bertumpuk di Posko, juga penyaluran bantuan tidak merata.
Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar, Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel dan Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes melaporkan, sebagian wilayah yang terkena bencana belum memperoleh bantuan yang memadai. Hal ini disebabkan karena minimnya koordinasi, juga ada beberapa wilayah yang masih terisolir lantaran rusaknya infrastruktur.
Karena tidak ada koordinasi yang baik, para penyalur bantuan juga langsung ke wilayah-wilayah yang hanya gampang dijangkau. Sedangkan banyak korban bencana terutama di wilayah terisolir, sebenarnya sangat membutuhkan bantuan.
Akibat tidak didukung manajemen tanggap darurat yang baik, bantuan-bantuan yang selama satu minggu ini hanya berupa makanan yakni beras dan mie instant. Padahal, warga yang rumahnya rusak parah tentu juga membutuhkan bantuan berupa bahan bangunan.
Selain itu, Posko Induk di Polewali juga terkesan sangat birokratif. Tim Assessment JMPB Makassar ingin melaukan shering data ketika kembali dari lapangan. Namun, permintaan tersebut ditolak petugas posko dengan alasan harus ada persetujuan tertulis dari pemerintah daerah dan kepala desa dimana tempat mengambil data. (m)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar