JURnaL - Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Provisni Sulawesi Barat, yang tidak maksimal, akibat minimnya koordinasi, ternyata juga dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Jika ada calon legislatif atau partai ingin berpartisipasi, semestinya tidak menumpang atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes dan Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel melaporkan,
salah satu posko berupa tenda yang dipasang Departemen Sosial di Kecamatan Alu, dimanfaatkan salah satu caleg dan Partai Golkar. Di depan tenda tersebut dipasang spanduk caleg, sementara di sekeliling posko terpasang beberapa bendera Partai Golkar. Padahal di atap tenda tersebut telah tertulis Departemen Sosial RI.
Hal ini disayangkan karena seharusnya caleg dan Partai Golkar tidak memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan pemerintah. Hal ini bisa membuat pihak-pihak lain yang memberikan bantuan akan menghindari posko ini, karena menganggap bahwa fasilitas posko tersebut milik caleg dan Partai Golkar, yang tentu ditumpangi kepentingan politik.
Pada Minggu (18/1) Partai Golkar juga memanfaatkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan di beberapa desa yang terisolir karena rusaknya infrastruktur akibat banjir. Di badan heli tertulis Partai Golkar dengan nomor urut partai. (m)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar