Pengelola Rakom Dilatih Jurnalistik Warga

JURnaL - Sebanyak 24 peserta utusan dari pengelola radio komunitas (rakom) di Sulawesi Selatan dilatih jurnalistik warga (citizen journalism) dan pengorganisasian masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Amkop Makassar, Senin-Selasa (23-24/11/2009) ini sebagai bagian dari inisiatif JURnaL Celebes dalam memberdayakan radio komunitas sebagai media strategis, efektif dan efisien bagi masyarakat terutama masyarakat akar rumput.

Peserta workshop ini umumnya adalah utusan dari radio-radio komuntas yang tergabung dalam Jaringan Independen Radio Komunitas Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (JIRaK Celebes). Wadah ini diinisiasi oleh JURnaL Celebes dan Yayasan Tifa pada tahun 2005.

Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari inisiatif JURnaL Celebes dan didikung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, peserta memperoleh materi tentang jurnalistik secara umum dan materi khusus jurnalistik warga. Selain itu, para serta juga memperoleh materi tentang teknik-teknik pengorganisasian masyarakat. Peserta juga melakukan praktik jurnalisme warga maupun pengorganisasian masyarakat.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi kapasitas kepada para pengelola radio komunitas, khususnya kemampuan jurnalistik. Khsusus jurnalistik warga, dianggap sangat implementatif bagi radio komunitas karena karakteristik penyiaran komunitas ini memiliki interaksi yang kuat dengan masyarakat (komunitas). Selain memiliki kemampuan memanfaatkan warga dalam interaksi informasi, juga diharapkan peserta punya kemampuan mengorganisir warga komunitas masing-masing.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya mendorong keterlbatan aktif radio komunitas dalam penguatan masyarakat sipil, terutama dalam menumbhkan demokratisasi. (m)

Koalisi OMS Pemantau Media Bersepakat

JURnaL - Setelah ada kesepakatan membentuk forum pemantau media di Makassar, Parepare dan Palopo lewat diskusi-diskusi regular, sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) sepakat membentuk koalisi pemantau media dan menyepakati hal-hal apa saja yang dipantau untuk tujuh media cetak di Sulawesi Selatan. Kesepakatan ini tercetus dalam workshop menggagas koalisi dan pemantauan media dilaksanakan, Sabtu (21/11/2009) di Aula Wisma Amkop Makassar.

Dalam kegiatan yang digelar JURnaL Celebes dan didukung Yayasan Tifa ini, OMS-OMS menyepakati tema-tema yang menjadi objek pematauan. OMS di Makassar akan memantau praktik jurnalistik berdasarkan penegakan kode etik jurnalistik lewat pemberitaan tentang energi listrik, tata ruang dan transportasi. OMS-OMS ini akan memantau pemberitaan tersebut di media Harian Tribun Timur, Harian Fajar, Harian Seputar Indonesia Sulawesi Selatan, Harian Ujungpadang Ekspres, Harian Berita Kota Makassar. Sedangkan OMS di Parepare akan memantau pemberitaan di Harian Pare Pos untuk pemberitaan jender dan kemiskinan. Sementara OMS di Kota Palopo akan memantau pemberitaan di Palopo Pos tentang pertambangan dan lingkungan hidup.

Workshop tersebut diikuti utusan dari OMS-OMS yang ada di Makassar, Parepare dan Palopo difasilitasi dan diberi materi oleh Mulyadi Mau dosen ilmu komunikasi dan analis media dari Universitas Hasanuddin. Disampaing itu peserta juga menerima materi tentang hukum media yang diampaikan Fadly Andi Natsif, pengamat media dan dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Peserta kembali akan mematangkan tools pemantauan media, sebelum melaksanakan pemantauan yang merupakan bagian dari pembelajaran untuk inisiatif pelibatan peran publik dalam mengontrol praktik jurnalistik dan media massa, untuk mendorong tumbuhnya media massa yang berkualitas. Pemantauan ini juga menguatkan konsistensi para jurnalis dan media massa dalam menegakkan kode etik jurnalistik. (m)

Media Dituding Rugikan Perempuan

JURnaL - Media massa dituding merugikan perempuan. Selain mengeksploitasi perempuan, media massa juga dinilai belum berpihak pada gerakan-gerakan jender.

Pernyataan ini diungkapkan peserta diskusi tentang etika jurnalistik dan kontrol publik yang dilaksanakan, Jumat (13/11/2009) petang di Ruang Pertemuan YLP2EM, Parepare, Sulwesi Selatan.

Diskusi yang diikuti utusan dari organisasi masyrakat sipil (OMS) dan jurnalis ini digelar JURnaL Celebes bekerja sama dengan Yayasan Tifa.

Peserta dari People Care menyatakan, berita tentang gerakan eksisntensi perempuan jarang dipublikasikan media massa. Kalaupun terpubliksi, itu hanya berupa berita pendek dan dimuat di pojok-pojok halaman surat kabar.

Sebaliknya, jika ada peristiwa yang menyangkut perempuan, media justru membesar-besarkan informasi iu, bahkan jika seorang public figure, media massa selalu mengeksploitasi . Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya perceraian dan poligami, media dianggap melakukan diskriminasi terhadap perempuan.

Karena itu, OMS peduli perempuan di Parepare berharap, dalam upaya menegakkan etika, media massa atau jurnalis tidak mendiskriminasi kaum perempuan. Mereka juga meminta media agar tidak menyepelekan isu-isu tentang perempuan.

Pada diskusi serupa yang digelar di Palopo, Kamis (12/11/2009), peserta menilai saat ini media massa cenderung mengutamakan aspek bisnis dan keinginan pemilik modal. Hal ini kemudian mempengaruhi orientasi media massa yang kadang mengabaikan kepentingan pembaca, etika jurnalistik , dan idealism.

Peserta diskusi di Parepare maupun di Palopo menilai banyak media massa tidak professional dengan memproduk wartawan yang tidak professional. Fenomena ini sulit diatasi, karena di satu sisi wartawan sebagian wartawan berproses kea rah professional, sementara di sisi lain ada sebagian wartawan yang justru hanya memanfaatkan profesi untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan tertentu. (m)

OMS di Palopo dan Parepare Bentuk Forum Pemantau Media

JURnaL - Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Kota Palopo dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan sepakat membentuk forum pemantau media. Kesepakatan ini dicapai setelah melakukan diskusi regular tentang kode etik jurnalistik dan kontrol publik yang digelar JURnaL Celebes di kedua kota tersebut.

Diskusi tematik ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan koalisi organisasi masyarakat sipil pemantau media sebagai strategi peningkatan kualitas jurnalistik dan media di Sulawesi Selatan kerjasama JURnaL Celebes dan Yayasan Tifa.

Diskusi di Palopo yang digelar, Kamis (12/11/2009) membuahkan kesepakatan 18 OMS membantuk koalisi untuk memantau media. Mereka juga menetapkan Iqbal dari Yayasan Wallacea dan Rahmat Nugraha dari BEM STAIN Palopo yang akan mewakili forum tersebut bersama koalisi dari Parepare dan Makassar pada kegiatan menggagas koalisi tingkat provinsi sekaligus mengikuti workshop pemantauan media (media watch).

Sedangkan forum pemantau media di Parepare disepakati usai diskusi regular pada Jumat (13/11/2009) dari 16 OMS. Koalisi ini merupakan bagian forum yang digagas sebelumnya oleh OMS di Parepare yang diberi nama Ruang atau Forum Warga. Ruang nantinya akan merekomendasi dua orang yang mewakili OMS di Parepare dalam kegiatan menggagas koalisi level provinsi dan workshop media watch yang rencananya digelar, Sabtu (21/11/2009) di Makassar.

Sebagai proses pembelajaran tahap awal , tim koalisi OMS dari Makassar, Parepare, dan Palopo yang telah mengikuti workshop pemantau media, akan melakukan praktik pemantauan media selama enam bulan. Media partisipan yang akan dipantau masing-masing Harian Fajar, Harian Tribun Timur, Harian Seputar Indonesia Sulawesi Selatan, Harian Ujungpandang Ekspress, Harian Berita Kota Makassar, Harian Pare Pos, dan Harian Palopo Pos.

Setiap tiga bulan, tim pemantau berjumlah 10 orang ini akan mengekspos hasil pemantauan dalam sebuah diskusi publik dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, hasil pemantauan juga akan dikrim ke media partisipan untuk menjadi bahan evaluasi internal media masing-masing.

Pada enam bulan pemantauan, tim pemantau dari OMS kembali merekapitulasi hasil pemantauan, dan nantinya mengumumkan media partisipan yang melakukan praktik jurnalistik terbaik dalam penegakkan etika jurnalistik. (m)

Pemerintah Masih Diskriminasi Radio Komunitas

JURnaL - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan, Aswar Hasan menilai, pemerintah masih mendiskriminasi radio komunitas. Pemerintah masih memandang sebelah mata radio komunitas jika dibandingkan perlakukan terhadap radio siaran swasta. Padahal, radio komunitas selama ini justru menjalankan peran yang seharusnya menjadi kewajiban pmerintah.

Pernyataan ini dikemukakan Aswar Hasan saat menyampaikan materi dalam seminar dan workshop peranan media komunitas dalam penguatan masyarakat sipil, dilaksanakan JURnaL Celebes, di Hotel Bumi Asih, Sabtu (7/11/2009), Makassar, Sulawesi Selatan.

Berbicara pada kegiatan JURnaL Celebes yang dibantu Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Aswar menyatakan, karena tidak memberi perhatian, pemerintah tidak membantu pengelolaan radio komunitas. Justru lembaga-lembaga donorlah yang sering memberikan bantuan dan mendorong tumbuhnya radio komunitas. Padahal, radio komunitas selama ini berperan aktif sebagai media komunikasi dan informasi bagi pembelajaran masyarakat, terutama masyarakat akar rumput. Peran radio komunitas itu dilakukan secara sukarela oleh pengelolanya.

Asawr menilai, pemerintah terkesan masih memiliki persepsi lama yang memandang radio komunitas sebagai radio liar. Padahal setelah terakmodasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2002, radio komunitas membenahi diri dan menjadi sarana informasi dan komunikasi sangat strategis.

Disamping itu, menurut Aswar, pemerintah masih cenderung melihat peranan radio komunitas sebagai gerakan oposisi. Faktor ini pula membuat pemerintah kurang member perhatian serius pada potensi radio komunitas.

Untuk itu, LSM atau pengelola radio komunitas agar tidak reaktif terhadap sikap pemerintah yang tidak menguntungkan itu. Pengelola radio atau LSM pendampaing radio komunitas, menurut Aswar, harus proaktif. Sebab, jika selalu reaktif, makin menjadi alasn justivikasi bagi pemerintah untuk tetap mendiskriminasi radio komunitas.

Narasumber yang lain dalam seminar dan workshop ini, Prof. Hamdan Juhannis, PhD, guru besar Uniniversitas Islam Negeri (UIN) Makassar menyatakan, penguatan masyarakat sipil atau masyarakat madani tidak bisa terwujud bila tidak ada proses domokratisasi. Pertumbuhan demokrasi akan mandeg, kalau tidak ada peran maksimal media massa.

Karena itu, menurut Hamdan, radio komunitas memiliki peranan sangat penting dan strategis. Media ini menjadi sarana informasi dan pengetahuan yang benar-benar milik masyarakat, terutama masyarakat akar rumput.

Kemudian pada sesi workshop yang difasilitasi Syamsu Rijal Ad’han dari Lembaga Pendidikan dan Advokasi Anak Rakyat bersama Basri Andang dari Yayasan Sahabat Masyarakat Sulawesi (SMS) menghasilkan beberapa rekomendasi untuk penguatan radio komunitas dan peningkatan peran adio komunitas dalam mendorong pertumbuhan demokrasi.

Seminar dan workshop ini dihadiri 45 peserta antara lain dari organisasi masyarakat sipil, pengelola radio komunitas, anggota legislatif. (m)

Pengelola Rakom Sambut Gembira KaBaR Komunitas

JURnaL - Pengelola radio komunitas yang terhimpun dalam Jaringan Independen Radio Komunitas (Rakom) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Jirak Celebes) menyambut gembiara pengadaan kantor berita radio komunitas yang diinisiasi JURnaL Celebes. Wadah ini akan semakin menguatkan interaksi antarsesama pengelola radio komunitas.

Kegembiraan pengelola radio komunitas ini diungkapkan pada kegiatan seminar dan workshop peranan media komunitas dalam penguatan masyarakat sipil dilaksanakan JURnaL Celebes di Hotel Bumi Asih, Sabtu (7/11/2009), Makassar.

‘’Alhamdulillah, sudah lama sebenarnya kita tunggu ada sarana seperti ini. Kami akan berpartisipasi mengembangkannya,’’ ungkap Muh. Amir dari radio komunitas MBS FM Bantaeng.

JURnaL Celebes memberi nama kantor berita ini dengan KaBaR Komunitas akronim dari kantor berita radio komunitas. Setiap bulan KaBaR Komunitas membuat paket produksi siaran dengan tema-tema tertentu. Paket siaran tersebut kemudian didistribusikan ke radio-radio komunitas di Sulawesi Selatan. Para pengelola radio komunitas juga berkontribusi dalam setiap pembuatan paket acara berupa materi siaram baik dalam bentuk berita, iklan layanan masyarakat, feature radio dan lain-lain.

Dengan pola ini, seiap informasi di berbagai daerah akan dipublikasikan lewat radio komunitas di daerah-daerah lain untuk menjadi pembelajaran.

Pada edisi perdana November 2009, KaBaR Komunitas yang baru direalisasikan pada akhir Oktober ini mengemas informasi tentang eksistensi dan peran radio komunitas. Dilanjutkan pada edisi kedua di bulan Desember dengan tema hak atas pendidikan. (m)

Dewan Pers Kurang Berdaya

JURnaL - Dewan Pers sebagai satu-satunya institusi pengawasan media dinilai memiliki kekurangan daya untuk mendorong tumbuhnya profesionalisme media. Dewan yang terdiri atas representasi wartawan dan perusahaan media ini juga dinilai terlalu sentralistik. Dengan demikian, idealnya peranan dewan pers dikembangkan ke daerah-daerah, agar fungsinya lebih efektif, efisien dan strategis.

Dalam diskusi yang dihelat JURnaL Celebes di Warkop 76 Makassar, Sabtu (31/10/2009), persoalan ini diungkapkan peserta diskusi terdiri atas organisasi masyarakat sipil dan para jurnalis. Diskusi tematik ini digelar JURnaL Celebes bekerja sama Yayasan Tifa ini merupakan rangkaian program pengembangan organisasi masyarakat sipil (OMS) pemantau media di Sulawesi Selatan.

Dewan pers dinilai kurang berdaya karena keterbatasan sumber daya untuk memantau banyaknya wartawan dan media serta berbagai masalah, terutama setelah era reformasi. Inisiatif untuk penetapan standat profesi dan standar kepalayakan media massa juga belum terealisasi. Belum lagi urusan sosialisasi regulasi dan lain-lain yang juga harus dilakukan Dewan Pers sendiri.

’’Kalau tidak sanggup dilakukan, Dewan Pers seharusnya punya perpanjangan tangan ke daerah-daerah atau ke lembaga-lembaga pemantau media. Bisa memberdayakan instistusi di daerah, supaya tidak terlalu terkesan sentralistk,’’ ungkap Jumadi Mappanganro, jurnalis dari Harian Tribun Timur.

Peserta diskusi juga menilai masyarakat memiliki kekuatan sangat strategis untuk mengawasi praktik media massa. Hanya saja, selama ini masyarakat kurang memiliki akses memadai atau ruang yang layak untuk berpartisipasi mendorong tumbuhnya media profesional. Masyarakat bingung kalau mendapati media yang melakukan kesalahan, di mana harus mengadu. Karena itu, jika ada upaya melibatkan masyarakat sipil dalam berpartisipasi, maka salah satu prasyarat adalah ada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami media massa.

Dalam diskusi itu juga menyoroti banyaknya wartawan menjalankan profesi yang tidak jelas. Banyak juga media hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu. Media dan jurnalis seperti inilah sebenarnya menjadi ancaman bagi masyarakat.

Kemudian upaya mendorong media profesional dihadang berbagai kendala. Selain wartawan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik, juga kehendak pemilik modal, atau kepentingan bisnis media. Karena itu harus ada kompromi antara pemilik modal dan pngelola di bidang redaksi. (m)

Publik Tidak Terbiasa Hak Jawab

JURnaL - Dalam diskusi tentang peranan media, etika jurnalistik dan kontrol publik yang dilaksanakan JURnaL Celebes, Sabtu (31/10/2009), peserta menilai masyarakat atau publik saat ini belum terbiasa menggunakan hak jawab, ketika dikorbankan media massa. Sebagian masyarakat langsung membawa kasus tersebut ke kepolisian, yang kemudian penyelesainnya menggunakan pidana umum.

Ketika merasa diciderai oleh pemberitaan media massa, masyarakat menilai hak jawab tak mampu ’’menghapus’’ aib mereka yang sudah terlanjur diketahui masyarakat, apakah pemberitaan itu benar ataupun tidak benar. Publik menilai ketika diberitakan dan kemudian dibaca pembaca, nama mereka sudah tercemar. Pembaca sudah terlanjur mengetahui perbuatan yang diberitakan. Karena itu, mereka cenderung tidak ingin menggunakan lagi hak jawab. Mereka lebih memilih diam atau melaporkan ke polisi, atau berupaya untuk membalas dendam.

Menanggapi fenomena ini, Anwar dari LBH Makassar menyatakan jurnalis dan media harus memahami realitas seperti ini, untuk tidak terlalu memaksakan kehendak berdasarkan kebabasan pers. Jurnalis agar tidak terlalu arogan dan merasa diri sebagai warga istimewa yang harus diistimewakan.

Sebab, menurut Anwar, melihat kondisi masyarakat belum memahami budaya hak jawab, tidak akan menggunakan hak jawab, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Menanggapi hal ini, Jumadi Mappanganro, wartawan Harian Tribun Timur meminta agar masyarakat diberi pemahaman kalau merasa dirugikan oleh pemberitan, agar tidak mengadukan ke kepolisian. Masyarakat harus diajari bahwa kata-kata harus dijawab dengan kata-kata.

’’Sebab bila kata-kata tidak dijawab dengan kata-kata, maka selamanya pelanggaran lewat kata-kata yang dilakukan oleh media, tetap tidak terklarifikasi selamanya,’’ ungkap Jumadi.

Menanggapi realitas ini, Syamsul Ridjal dari Lembaga Studi dan Kajian Pesantren mengatakan, masyarakat kita masih merupakan masyarakat berbudaya lisan, belum berbudaya tulisan. Dengan demikian, mereka menilai berita pun berdasarkan budaya lisan. Budaya tulisan dianggap tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai.

’’Karena itu, mereka menganggap hak jawab itu adalah budaya tulisan, yang tidak mampu meyakinkan publik atas pemberitaan media yang sudah tersebar,’’ papar Syamsul dalam diskusi yang digelar JURnaL Celebes yang didukung Yayasan Tifa. (m)

OMS dan Media Sepakat Bentuk Forum Diskusi

JURnal - Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kota Palopo, Luwu, Sulawesi Selatan sepakat membantuk forum diskusi reguler. Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog antara OMS dengan media massa. Setiap diskusi, media dan OMS akan membahas satu topik permasalahan. Selain itu, lewat forum ini juga akan menjadi wadah koreksi atau kritik publik terhadap praktik media massa.

Kesepakatan ini teretas saat diskusi tematik tentang peranan media massa dan kontrol publik yang dilaksanakan JURnaL Celebes di Baruga Perkumpulan Bumi Sawerigading, Palopo, Senin (26/10/2009). Diskusi teresebut merupakan rangkaian kegiatan program Pengembangan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pemantau Media sebagai Strategi Mendorong Peningkatan Kualitas Jurnalistik dan Media di Sulawesi Selatan didorong JURnaL Celebes bekerjasama dengan Yayasan Tifa.

Dalam diskusi tersebut, para utusan dari 24 OMS dan jurnalis itu menyoroti peran dan fungsi media massa saat ini, yang dinilai sering mengabaikan kepentingan masyarakat. OMS di Palopo menilai, media massa utamanya media massa lokal terlalu mengejar keuntungan bisnis. Para jurnalis juga dinilai berkolusi dengan sumber-sumber berita, terutama kalangan birokrasi, sehingga tidak menyampaikan informasi yang layak bagi masyarakat.

Sementara pihak media massa dalam dialog tersebut mengungkapkan saat ini memang menghadapi kenyataan yang dilematis. Di satu sisi, mereka harus dituntut bekerja profesional, tetapi di sisi lain, persaingan bisnis media massa yang kadang membuat mereka harus menyiasati kesulitan ini dengan membuat kemasan informasi yang sebenarnya tidak ideal. Para jurnalis menyadari saat ini mereka sebenarnya juga membutuhkan partisipasi kontrol masyarakat, selain pengawasan internal di media masing-masing maupun Dewan Pers yang sangat terbatas kemapuannya.

Untuk itu, Ikhwan, Redaktur Pelaksana Harian Palopo Pos kemudian menawarkan forum dialog atau diskusi antara OMS dengan jurnalis. Forum ini diandaikan seperti ‘’parlemen jalanan’’ yang bersama-sama mengkritisi berbagai persoalan. Lewat forum ini menjadi wadah dialogis bagi OMS dalam berpartisipasi mengoreksi media massa.

Dalam diskusi tersebut, OMS di Palopo juga meminta harus ada upaya memberi penguatan kapasitas masyarakat dan ruang yang memadai, agar publik punya kesempatan melakukan kontrol terhadap media massa. (m)

Wartawan Memeras, OMS Minta Sosialisasikan UU Pers

JURnaL - Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Parepare meminta Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers disosialisasikan. Meskipun undang-undang ini sudah dimplementaskan 10 tahun lalu, banyak masyarakat belum mengetahui undang-undang tersebut, terutama terkait hak dan kewajiban masyarakat (publik). Ketika menjadi korban akibat pemberitaan yang keliru, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa atau mengadu ke mana. Masyarakat kecil selalu menjadi objek berita dan sering menjadi korban berita, tetapi tidak mengetahui bagiamana berinteraksi dengan media massa.

Demikian masalah yang mengemuka dalam diskusi tentang peranan media massa dan kontrol publik yang dilaksanakan JURnaL Celebes di Parepare, Sabtu (24/10/2009). Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama JURnaL Celebes dan Yayasan Tifa tersebut dihelat di Aula Kantor Lurah Ujung Lare, Parepare, diikuti utusan dari berbagai OMS di antaranya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi rakyat, dan jurnalis.

Kegiatan ini merupakan rangkaian inisiatif JURnaL Celebes dan Tifa untuk mendorong pengembangan koalisi organisasi masyarakat sipil pemantau media sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas jurnalistik dan media massa, khususnya media cetak di Sulawesi Selatan.

Selain itu, OMS-OMS juga menilai saat ini banyak pihak menggunakan profesi wartawan dengan media yang tidak jelas untuk memeras. Para pejabat atau penentu kebijakan dinilai tidak berdaya atas tindakan sebagian oknum wartawan, apalagi bila sumber berita itu memang merasa melakukan kesalahan. Akibatnya, penyalahgunaan profesi wartawan makin merajalela.

Karena itu, ke depan, selain masyarakat harus mengetahui seluk-beluk pers lewat Undang-Undang Pres, juga harus ada upaya penguatan masyarakat sipil memahami media massa. Menurut OMS, Undang-Undang Pers dan Etika Jurnalistik terkesan elitis dan inklusif karena hanya diketahui orang-orang media sendiri dan kalangan intelektual tertentu. Sementara sebagian besar masyarakat, buta terhadap eksistensi dan peranan media massa, padahal ini menyangkut kepentingan publik

Dalam diskusi tersebut, OMS juga menduga masih ada wartawan yang tidak atau belum memahami Undang-Undang Pers atau Kode Etik Jurnlistik, karena begitu banyaknya melakukan praktik jurnalistik yang menyimpang dari tugas dan fungsi mulia itu.

OMS juga menghawatirkan kedekatan pejabat atau penguasa dengan jurnalis. Hal ini akan menimbulkan kolusi dan membuat wartawan tidak melaksanakan tugas jurnalis sebagaimana mestinya.

OMS di Parepare juga meminta harus ada regulasi yang mengatur bisnis media massa. Harus ada standar profesi untuk menjadi wartawan, dan standar kelayakan untuk membuka usaha di bidang media massa. Ini penting agar banyak pihak tidak menggunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi, dan membuka usaha media hanya untuk menjadi alat kepentingan tertentu. Jangan membuat media lalu menyebarkan wartawan untuk memeras. (m)

Gerakan Anti Udara Kotor di Makassar

JURnaL - Memperingati Hari Lingkungan Hidup, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Makassar yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Udara Kotor (A-Gauk) menggelar bebebrapa kegiatan. Puncak kegiatan berupa pawai udara bersih yang dilaksanakan, Sabtu (6/6/2009) dengan berjalan kaki di sepanjang Pantai Losari.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakatr terhadap pentignya udara bersih di tengah-tengah dampak perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming) ini antara lain menggambar dan mewarnai dengan tema lingkungan hidup bagi anak-anak TK dan SD.
Selain itu juga melaksanakan dialog tentang lingkungan hidup menampilkan pembicara para pakar lingkungan. Kegiatan dialog ini bekerja dengan Harian Fajar Makassar.
Aliansi yang memusatkan aktivitas di Kantor JURnaL Celebes ini diharapkan sebagai upaya menggalang potensi organisasi masyarakat sipil untuk makin mendorong upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. (m)

FMI dan FAJI Hijaukan Makassar

JURnaL - Federasi Mountenering Indonesia (FMI) Sulawesi Selatan dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2009), melakukan kegiatan penghijauan di Kota Makassar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup.
FMI dan FAJI mewujudkan gerakan penghijauan itu dengan menanam 350 pohon Trembesi. Bibit pohon tersebut ditanam di areal Antang, Kecamatan Manggala sampai ke suangai saluran air baku PDAM Makassar di Kecamatan Panakukang.
FMI dan FAJI menanam pohon di saluran penyediaan air baku ini karena melihat saran air bersih sangat potensial dan vital bagi kehidupan masyarakat Kota Makassar. Namun, pada areal tersebut masih tampak kekurangan pohon penghijauan yang memiliki daya dukung ketersediaan air.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kesadaran pentignya melestarikan dan penyelamatan lingkungan, dengan partisipasi semua pihak. (m)

Banjir di Toraja, 6 Warga Tewas

JURnaL - Bajir kembali melanda Tana Toraja. Banjir yang terjadi di Makale, Ibukota Kabupaten Tana Toraja, sejak Jumat (29/5) malam, tidak hanya menyebabkan 100 rumah dan enam orang tewas.

Disamping itu, sekitar 200-an ekor ternak babi yang dipelihara warga di sekitar Bantaran Sungai Aruan, Makale, kut hanyut terbawa air.

Seperti dilansir Harian Tribun Timur, Ternak babi yang hilang tersebut umumnya sudah siap panen dan akan dijual ke pasar.

Selain ternak babi, ratusan ekor ayam dan bebek juga hanyut terbawa aliran sungai yang meluap.

Hingga sore ini, Kota Makale dan sekitarnya masih mendung. Hujan sudah berjenti sejak pagi tadi namun air sungai masih tinggi dan masih merendam sejumlah rumah warga, khususnya di bantaran sungai.

Hujan melanda Sulawesi Selatan beberapa pekan terakhir merupakan masa pancaroba. Sebenarnya, sesuai siklus saat ini sudah memesuki musim hujan. Namun, karena pengaruh perubahan iklim, hingga Juni ini, hujan masih melanda beberapa wilayah di Sulsel maupun di Indonesia. (m)

JMPB Galang Bantuan Bencana Kebakaran Maccini

JURnaL - Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar menggalang bantuan untuk korban bencana kebakaran di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. JPMB telah membuka pokso di salah satu rumah dekat lokasi kebakaran, dan menggalang bantuan yang sangat dibutuhkan di antaranya pakaian, air bersih, alat-alat untuk memasak, sarana sanitasi, tenda, serta kebutuhan khusus perempuan. Nomor kontak posko bantuan JMPB lewat sdri Amma dengan telepon 081342302103.
  Kebakaran di Maccini Gusung terjadi pada Jumat 20 Maret 2009 subuh. JMPB memperkirakan lebih dari 250 rumah ludes terbakar, satu orang korban jiwa dan lebih dari 1.000 warga kehilangan tempat tinggal. Sesuai informasi, api yang melahap habis satu kawasan pemukiman padat ini, diakibatkan sulutan api dari sebuah kompor di rumah salah seorang warga. Warga tersebut hendak memasak air menjelng pagi. Ketika mengambil panci, tidak sengaja menyentuh kompor, kemudian api menyulut diding rumah tersebut.
  Warga korban bencaban kekabaran di pemukiman tergolong kumuh ini tidak mengungsi. Setelah kebakaran, mereka kembali memebanhi puing-puing rumah mereka masing-masing, kemudian membuat tenda seaanya untuk menjadi tempat berlindung.
  Sejak Jumat, para korban sudah menerima bantuan di antaranya dari Dinas Sosial dan sebuah partai yang kebetulan sedang kampanye Jumat pagi itu. Namun hingga Sabtu, posko bantuan telah dibuka di nataranya dari Dinas Sosial, Tagana dan dua posko dari dua partai politik.
  Banyak bantuan makanan yang datang dari berbagai pihak. Namun, kebutuhan mendesak adalah pakaian, alat-alat makanan, kesehatan dan juga sarana penamungan air bersih.
  Pada Sabtu siang, para korban harus antre untuk menggunakan piring dan alat-alat makanan lainnya yang sangat terbatas. (m)

Korban Banjir Sulbar Hidup di Tenda-tenda

JURnaL - Korban banjir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat hidup menderita di tenda-tenda darurat. Tidak ada kepastian bantuan pemerintah daerah serta minimnya bantuan, membuat warga korban bencana makan seadanya.
  Pemantau dari Jaringan Masyarakat Penanggulangan Bencana (JMPB) Makassar, AI Marjayanti dari JURnaL Celebes melaporkan, Sabtu (7/2), Warga di Desa Petoosang, Kecamatan Alu, hanya mengandalkan bantuan yang sangat terbatas. Di desa ini sekitar 100 kepala keluarga kini hidup di tenda-tenda darurat karena rumah mereka sudah rusak berat dan sebagain hanyut dibawa banjir.
  Sehari-hari mereka mengonsumsi makanan dari bantuan umumnya berupa mie instant. Mereka juga kesulitan memperoleh bantuan sandang.
  Di samping itu, di desa ini sudah mulai terjangkit penyakit diare.Dua anak terserang penyakit diare.
  Warga Desa Petoosang kini mempertanyakan bantuan yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Polman. Pemkab setempat menjanjikan akan memberikan bantuan pembangunan rumah berupa Rp 10 hingga Rp 15 juta bagi setiap KK. Namun, bantuan tersebut balum juga terealisasi.
  Umumnya masyarakat korban bencana sudah tidak memiliki rumah. Karenanya mereka tinggal bertahan hidup di tenda-tenda yang merupakan bantuan dari PMI.
  Kini warga bergotong-royong membangun rumah dari puing-puing banjir. Mereka membangun tempat bernaung seadanya dari kayu-kayu yang dihanyutkan banjir.
  Meski demikian, mereka tidak mau menggunakan kayu gelondongan yang dibawa bajir. Sesuai informasi, warga diminta tidak mengambil kayu-kayu gelondongan yang dihanyutkan banjir, karena kayu-kayu tersebut adalah milik Dinas Kehutanan.
  Bencana banjir terjadi pada 10 Januari 2009 menewaskan 10 orang dan satu orang belum ditemukan. Banjir bandang melanda Kabupaten Polman dan Majene tersebut juga menimbulkan kerusakan sarana umum dan infrastruktur. (m) 

Ancaman Gelombang dan Hujan Deras

JURnaL - Mulai Sabtu, 31 Januari hingga 2 Februari 2008, ancaman gelombang hingga melebihi empat meter mengancam perairan timur Indonesia. Di Sulawesi Selatan, gelombang tinggi mencapai empat diperkiraka terjadi di Selat Selayar, sementara di Selat Makassar kemungikinan mencapai tiga meter. Selain itu, hujan deras dan hujan terus menerus akan melanda Makassar dan beberapa kabupaten di sekitarnya masing-masing Gowa, Takalar, Maros, Pangkep, dan Barru. Kondisi ini menjadi warning bagi transportasi laut dan para nelayan.
  Sesuai informasi rutin yang diterima JURnaL Celebes dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Wilayah IV Makassar, 30 Januari 2008, gelombang satu sampai dua meter diperkirakan terjadi perairan Donggala dan Mamuju, Laut Seram dan Laut Sulawesi. Di perairan ini berbahaya bagi perahu nelayan.
  Sementara gelombang dua hingga tiga meter diprakirakan terjadi di perairan Balikpapan, Selat Makassar, perairan Majene, laut Maluku bagian selatan, dan laut Halmahera. Kondisi bahaya di perairan-perairan tersebut mengamcam bagi perahu nelayan, tongkang, dan kapal fery.
  Sedangkan gelombang tiga hingga empt meter diprediksi terjadi di perairan Sangihe Talaud, perairan Sabalana Selayar, serta perairan Tukang Besi dan Masilina Doangdoang. Kerawanan di wilayah perairan tersebut dapat mengancam keselamatan bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal tugboat, roro, LCT dan kapal fery.
  Keganasan gelombang lebih dari empat meter diperkirkan terjadi di Laut Banda dan perairan Tual Maluku. Pada perairan terdalam di Indonesia ini hingga 2 Februari, amukan gelombang mengancam semua jenis transportasi laut.
  Sementara di Kota Makassar dan sekitarnya, hujan terus-menerus sepanjang hari terjadi pada Kamis 29 Januari. Hingga Jumat 30 Januari siang, hujan masih turus terus-menerus meski dalam intensitas rendah. (m)

JMPB Makasar Rapat Tindaklanjuti Bencana Banjir di Sulbar

JURnaL - Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar, Selasa (27/1) melakukan rapat menindaklanjuti hasil assessment bencana banjir di Sulawesi Barat, yang dilaporkan dalam rapat, Rabu (21/1) lalu. Dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor JURnaL Celebes, Jl. Damar 48, Panakukkang, Makassar tersebut, antara lain diputuskan JMPB Makassar masih akan terlibat dalam penanggulangan pascabencana yang merenggut 13 jiwa tersebut.
  JMPB Makassar akan menunggu iformasi dari Posko Nahdlatul Ulama di Poelwali. Dalam pekan ini, JMPB Makassar akan berupaya menggalang bantuan, terutama kebutuhan yang kurang terpenuhi, misalnya obat-obatan untuk mengantisipasi penyakit yang timbul pascabencana banjir. Disamping itu, kebutuhan lain misalnya kebutuhan anak-anak dan perempuan, serta pakaian layak pakai.
  JMPB Makassar juga kemungkinan akan memediasi berbagai pihak untuk memberikan bantuan material, terutama berupa bahan-bahan bangunan, mengingiat ribuan rumah penduduk hanyut dan rusak berat dalam musibah ini.
  Sampai Selasa, sesuai informasi, bantuan sudah mulai menjangkau sejumlah wilayah yang terisolir saat tejadi bencana. Jika beberapa hari terakhir, bantuan harus disalurkan lewat udara, maka mulai dua hari terakhir, sudah ada kendaraan darat yang bisa menjangkau wilayah tersolir, setelah kerusakan infrastruktur bisa diatasi secara darurat.
  Sampai Selasa (27/1), Posko Induk di Polewali, Ibukota Kabupaten Polewali Mandar, serta beberapa posko di sejumlah kecamatan, tidak berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan karena penangangan bencana banjir yang melanda Kabupaten Polman dan Majene, Sulawesi Barat ini, tidak ditangani dengan baik. Minimnya koordinasi dan akses informasi, menyebabkan penyaluran bantuan juga kacau balau.
  Selain kurang, relawan yang bekerja dalam bencana yang terjadi Sabtu (10/1) lalu tersebut, juga para relawan tidak terkoodinir, sehingga terpaksa harus melakukan aktivitas masing-masing.
  Seperti diberitakan sebelumnya, banjir di Polam dan Majene ini menimbulkan kerussakan material antara lain 1.640 rumah rusak parah, 562 rumah hanyut dan 3.930 rusak ringan. Fasilitas lain yang rusak berat dan ringan di antaranya sekolah, pasar, instalasi listrik.
  Sedangkan hingga Selasa, data pengungsi atau korban bencana tersebut masih simpang-siur. Petugas di posko mengalami kesulitan mengidentivikasi masyarakat yang terkena dampak bencana, karena umumnya mereka menumpang di keluarga masing-masing, setelah hunian mereka rusak diterjang banjir. (m) 

Warga Korban Banjir Sulbar Tolak Direlokasi

JURnaL - Warga korban banjir di Polewali Mandar (Polman) menolak direlokasi. Sesuai informasi yang diterima dari Posko Bencana Sulbar di Polewali, Selasa (27/1), pemerintah setempat berencana memindahkan (merelokasi) warga di areal rawan bencana banjir ke tempat lain.
  Rencana ini kontak ditolak masyarakat korban bencana di Desa Sepabatu, Kecamatan Alu. Meski demikian, belum diperoleh informasi, tempat relokasi warga yang korban bencana tersebut, meski pemerintah bermaksud memindahkan warga ke tempat aman.
  Haedar Tasaka dari JMPB Makassar yang melakukan assessment bencana tersebut menjelaskan, Desa Sepabatu yang dilanda banjir memang benar-benar rawan. Sebagian rumah warga yang sudah amblas diterjang banjir, memang didirikan di areal bantaran sungai, yang benar-benar terancam.
  Namun, mengingat warga sudah menghuni dan menggarap tanah di areal tersebut sudah turun-temurun, sehingga susah dipindahkan. Apalagi jika kemudian pemerintah memindahkan ke wilayah yang dianggap tidak sama dengan tempat sebelumnya, atau di lahan yang kritis.
  Ini hal klasik, ketika terjadi bencana, pemerintah daerah sering mengambil keputusan cepat untuk memindahkan warga, dengan tidak didahului dengan berbagai pertimbangan dan analisa. Kebijakan seperti ini tak jarang menimbulkan masalah berbuntut pada penolakan masyarakat memenuhi relokasi.
  Relokasi adalah jalan terakhir, ketika tidak ada lagi altrnatif lain. Namun, mesti dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik sosial mapun budaya. (m)

JMPB Makassar Laporkan Assessment Bencana Sulbar

JURnaL - Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Penanggulangan Bencana (JMPB) Makassar yang melaksanakan asessment untuk bencana banjir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kebupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (21/1) melaporkan hasil assessment, dalam rapat JMPB Makassar, dilaksanakan di Kantor JURnaL Celebes. Dalam pertemuan dihadiri perwakilan dari delapan lembaga tersebut, Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel dan Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes melaporkan hasil assessment mereka di enam kecamatan yang dilanda banjir.
  Wilayah paling parah terkena banjir adalah Kecamatan Allu dan Tinambung. Semua korban jiwa sebanyak 10 orang adalah warga Allu.
Bencana diakibatkan oleh banjir setelah hujan terus-menerus kurang lebih satu hari. Air mulai naik sekitar pukul 10.00 wita, Sabtu (10/1). Banjir berasal dari luapan Sungai Mandar, kecamatan Tinambung, Desa Sepabatu, serta Sungai Malloso.
  Bencana banjir yang terjadi merupkan banjir dengan siklus 10 tahunan. Banjir besar telah terjadi 1987, 1999, 2000, 2009.
  Haedar dan Ai mengemukakan, menemukan kesulitan di lapangan, karena tidak tersedianya data. Penanggulangan bencana ini tampaknya tidak terkoordinir. Banyak bantuan menumpuk di Posko.  
  Para pengungsi tidak berada di posko yang disiapkan. Mereka lebih memilih tinggal di rumah keluarga masing-masing. Masalah lain yang menyangkut pengungsi karena tidak tersedinya tenda untuk pengungsi (shelter) di hampir semua kecamatan.
  Koordinasi menjadi masalah utama dalam tanggap darurat hingga pascabencana. Akibatnya banyak relawan yang bingung, apa yang harus dikerjakan, seperti sudah dilansir media ini sebelumnya. Ada Satkorlak Sulbar, tapi masing-masing pihak melakukan mandat sendirii, disamping terkesan bingung apa yang harus dilakukan.
  Selain itu, tidak dilakukan registrasi penduduk terkena bencana, menyebabkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk menjadi acuan pemberian bantuan, sangat kesulitan.
  Faktor kesulitan juga berupa lokasi bencana yang satu dengan lain sangat berjauhan. Sementara beberapa wilayah yang dilanda bencana terisolir karena rusaknya infrastruktur berupa jalan raya dan jembatan. Korban bencana yang tersolir, satu satu pekan setelah bencana, belum bisa diaskes bentuan, kecuali lewat helikopter yang disebut dari pemerintah, tetapi dilebeli spanduk Partai Golkar.
  Data tentang kerussakan material antara lain 1.640 rumah rusak parah, 562 rumah hanyut dan 3.930 rusak ringan. Fasilitas lain yang rusak berat dan ringan di antaranya sekolah, pasar, instalasi listrik. 

Bantuan yang Dibutuhkan

Bantuan yang mendesak saat untuk korban bencana antara loain pakaian, khususnya pakaian wanita, anak-anak, dan sarung, obat-obatan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi diare dan penyakit pascabanjir lainnya, serta, pompa air atau sarana air bersih, peralatan mandi, mencuci, dan masak.
  Disamping itu, untuk rekonstruksi, warga yang terkena bencana sangat membutuhkan bantuan berupa bahan-bahan bangunan.
  Melihat kondisi lapangan serta kurangnya peran dan koordinasi, JMPB Makassar masih akan berpartisipasi dengan rencana mengirim 10 orang relawan ke pada tanggal 26 Januari 2008, tergantung situasi.
  Kini JMPB Makassar membuka jaringan informasi dengan Posko Unasman dan Posko NU di Polewali, selain Posko Induk di Jalan di Jl. Andi Depu 147 Polman (0428 – 21186). (m)

Kebutuhan Pascabencana Sulbar

JURnaL - Pascabencana banjir Sabtu (10/1) lalu menyisakan berbagai persoalan. Salah satunya adalah minimnya bantuan, terutama bantuan yang benar-benar memenuhi kebutuhan para korban bencana.
  Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel dan Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes melaorkan, pascabencana, warga sangat membutuhkan bantuan selain makanan, sarana dan prasarana air bersih, obat-obatan untuk mengantisipasi penyakit yang akan mewabah, serta peralatan rumah tangga.
  Hingga satu pekan, belum ada warga yang mengidap penyakit. Tetapi ini bukan berarti terlepas dari penyakit-penyakit pascabencana banjir. Sebab, bila melihat kondisi yang terjadi di lapangan, potensi penyakit pascabencana kemungkinan terjadi, misalnya muntaber, gatal-gatal, demam, influensa, ispa dan lain-lain akan diderita warga. Apalagi dalam suasana hujan yang terus-menerus.
  Hingga satu pekan bencana, masih ada beberapa wilayah yang terislir karena rusaknya infrastruktur. Jika ini tidak diatasi, masyarakat yang terisolir akan mengalami kesulitan, terutama jauh dari fasilitas kesehatan berupa puskesmas. (m)

Inkoordinasi dan Minin Bantuan

JURnaL - Upaya tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Polewali Mandar dan Kebupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terkesan amburadul. Karena tidak ada persiapan memadai, akhirnya timbul masalah terutama minimnya koordinasi. Akibatnya bantuan selain bertumpuk di Posko, juga penyaluran bantuan tidak merata.
  Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar, Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel dan Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes melaporkan, sebagian wilayah yang terkena bencana belum memperoleh bantuan yang memadai. Hal ini disebabkan karena minimnya koordinasi, juga ada beberapa wilayah yang masih terisolir lantaran rusaknya infrastruktur.
  Karena tidak ada koordinasi yang baik, para penyalur bantuan juga langsung ke wilayah-wilayah yang hanya gampang dijangkau. Sedangkan banyak korban bencana terutama di wilayah terisolir, sebenarnya sangat membutuhkan bantuan.
  Akibat tidak didukung manajemen tanggap darurat yang baik, bantuan-bantuan yang selama satu minggu ini hanya berupa makanan yakni beras dan mie instant. Padahal, warga yang rumahnya rusak parah tentu juga membutuhkan bantuan berupa bahan bangunan.
  Selain itu, Posko Induk di Polewali juga terkesan sangat birokratif. Tim Assessment JMPB Makassar ingin melaukan shering data ketika kembali dari lapangan. Namun, permintaan tersebut ditolak petugas posko dengan alasan harus ada persetujuan tertulis dari pemerintah daerah dan kepala desa dimana tempat mengambil data. (m)

Pasar Lenyap, 423 KK Kehilangan Rumah di Petoosang

JURnaL - Duka nestapa mendera sekitar 423 kepala keluarga di Desa Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam bencana banjir, Sabtu (10/1) lalu, desa ini benar-benar luluh-lantah. Satu pasar lenyap menyisakan bekas berupa tanah kosong.
  Sejumlah fasilitas umum dan infrasruktur rusak total, bahkan amblas diterjang banjir. Sampai satu minggu, warga korban bencana belum mendapat bantuan memadai. Mereka bergotong-royong memungut kembali sisa-sisa bangunan untuk membuat tempat hunian sementara.
  Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar, Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel dan Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes di lokasi kejadian melaporkan, Desa Petoosang merupakan wilayah yang paling parah dari bencana banjir kali ini.
  Letak desa ini memang sangat rentan, karena dikepung dua sungai. Karena itu, ketika pukul 06:00 wita, Sabtu (10/1), saat banjir sudah menggenangi desa tersebut, warga tidak bisa lagi menyelematkan diri dengan keluar dari desa.
  Dalam suasana panik di pagi itu, Kepala Dusun 3 langsung mengkoordinir warga. Mereka langsung diungsikan ke bukit. Di atas bukit itulah, warga menyaksikan rumah dan segala fasilitas di desa amblas diterjang banjir.
  Setelah beberapa jam di atas bukit, warga ketakutan karena tinggal beberapa meter lagi, genangan air itu mencapai puncak bukit. Jika sampai menggenagi puncak bukit itu, maka ratusan warga tersebut akan ikut hanyut, karena tidak mungkin mereka lari ke arah belakang bukit, karena di tempat itu dibatasi sungai yang telah meluap.
  Warga akhirnya hanya pasrah dan berdoa menyaksikan berbagai material umumnya kayu gelondongan yang tercabut dengan akar-akarnya, menyerbu desa itu. Untung saja, hujan reda dan kemudian genangan bajir perlahan-lahan surut.
  Kini sejauh mata memandang, desa tersebut tinggal puing-puing rumah yang hancur berantakan, serta tumpukan material yang umumnya kayu gelondongan. Warga masyarakat yang mengumpulkan puing-puing rumah dan kembali membangun menjadi hunian sementara mengungkapkan kesedihan di antaranya menulis di puing-puing kehancuran pada batang kayu dan papan dengan ungkapan mialnya ’’Dusun 3 Hancur, Lena Tinggal Kenangan’’.
  Di desa ini ada lima dusun. Keruskan paling parah di Dusun 3, karena berada pada posisi paling rendah.
  Sampai sepekan, tidak ada posko bantuan di desa ini. Warga yang berusaha secara gotong royong untuk membenahi apa yang masih bisa digunakan. (m)

Posko Pemerintah Dimanfaatkan Partai

JURnaL - Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Provisni Sulawesi Barat, yang tidak maksimal, akibat minimnya koordinasi, ternyata juga dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Jika ada calon legislatif atau partai ingin berpartisipasi, semestinya tidak menumpang atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah.
  Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes dan Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel melaporkan, 
salah satu posko berupa tenda yang dipasang Departemen Sosial di Kecamatan Alu, dimanfaatkan salah satu caleg dan Partai Golkar. Di depan tenda tersebut dipasang spanduk caleg, sementara di sekeliling posko terpasang beberapa bendera Partai Golkar. Padahal di atap tenda tersebut telah tertulis Departemen Sosial RI.
  Hal ini disayangkan karena seharusnya caleg dan Partai Golkar tidak memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan pemerintah. Hal ini bisa membuat pihak-pihak lain yang memberikan bantuan akan menghindari posko ini, karena menganggap bahwa fasilitas posko tersebut milik caleg dan Partai Golkar, yang tentu ditumpangi kepentingan politik.
  Pada Minggu (18/1) Partai Golkar juga memanfaatkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan di beberapa desa yang terisolir karena rusaknya infrastruktur akibat banjir. Di badan heli tertulis Partai Golkar dengan nomor urut partai. (m)

300 Meja MAN Amblas

JURnaL - Derita memilukan akibat bencana banjir di Polman dan Majene, Sulawesi Barat, Sabtu (10/1) lalu juga dirasakan para siswa dan guru Madrasah Aliah Negeri (MAN) Polewali Mandar. Gedung sekolah yang berada di Jl. Raya Majene, Kecamatan Mappili, ini terpaksa harus memindahkan proses belajar-mengajar di rumah-rumah penduduk dan gedung sekolah terdekat yang tidak dilanda bencana.
  Kepada Tim Assessment Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar, Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel dan Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes, Kepala MAN Polewali Mandar Dra. Hj. Ruaedah, SPd, MSi menyatakan kerugian sementara ditaksir Rp 1,5 miliar.
  Ruaedah merinci fasilitas sekolah tersebut yang rusak dan hilang di antaranya 300 pasang meja-kursi belajar hilang karena dihanyutkan banjir. Fasilitas perpustakaan serta laboratorium Bahasa dan IPA serta berbagai fasilitasnya rusak berat, sebagian sarananya ikut dihanyutkan banjir. Kemudian lapangan tenis dan lapangan basket juga rusak diterjang banjir.
  Sebanyak 35 unit komputer juga ikut ditelan banjir. Sarana itu tidak bisa digunakan meski tidak sempat dihanyutkan seperti bangku dan meja.
  Pagar beton bagian depan sepanjang 30 meter ambruk diterjang banjir. Kondisi yang sama juga menimpa pagar keliling bagian belakang gedung sekolah sepanjang 150 meter.
  Kisah Ruaedah, pada hari Sabtu (10/1) meski hujan yang turun terus menerus mulai Jumat, dan beberapa wilayah sudah terendam air, tetapi proses belajar mengajar di sekolah ini tetap dilaksnaan.
  Namun, bencana itu akhirnya tiba. Sekitar pukul 10:30 Wita, genangan air menerobos masuk ke halaman dan kemudian dalam sekejap genangan itu, bukan hanya menutupi halaman, tetapi langsung menerjang ke ruangan-ruangan.
  Ketika itu, pihak sekolah langsung mengambil keputusan, proses belajar-mengajar dihentikan. Para murid dan guru langsung berhamburan menyelamatkan diri. Meski ada pihak yang mencoba menyelamatkan aset di sekolah tersebut, ternyata terjangan banjir di siang hari itu tidak bisa dibendung.
  Tak lama kemudian, setelah semua orang di sekolah itu menyelamatkan diri, genangan air yang diperkirakan sekitar dua meter tersebut telah merendam seluruh ruangan gedung sekolah. Bangku-bangku sudah hanyut dibawa air. Sementara fasilitas lain pun ikut hanyut.
  Di bagian depan, pagar tembok ikut ambruk dihajar aliran banjir. Demikian juga dengan pagar bagian belakang.
  Dua hari kemudian, masyarakat dan para guru dan murid datang membenahi kerusakan. Mereka memungut bagian-bagian koputer, meja dan bangku yang belum sempat hanyut, serta buku-buku perpustakaan yang tersangkut dan tidak sampai dihanyutkan air. (m)

Sungai Meluap, Ratusan Rumah Terendam di Luwu Timur

JURnaL - Ratusan rumah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dikabarkan terendam banjir, sekitar Jumat (16/1) subuh sekitar pukul 04:00 Wita. Hal terjadi karena meluapnya Sungai Lanosi.  Camat Burau, Muhammad Salman, seperti dilansir tribun-timur.com menjelaskan, banjir itu juga menggenangi sekitar 10 hektar kebun tanaman kakao milik warga setempat. Salman menjelaskan, air yang mengali dari hulu sungai membawa sejumlah pohon besar menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat sehingga air meluap hingga ke jalan. Diduga pohon kayu besar yang terbawa air sungai itu berasal dari penebangan liar yang terjadi di hulu sungai.  Jumat pagi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sudah mengirim bantuan sejumlah mie instan, air bersih dan makanan lainnya. Banjir tidak hanya merendam seratusan rumah dan puluhan hektare lahan kebun kakao milik petani tetapi juga menyebabkan kerusakan jalan. Bila kerusakan tersebut tidak segera diperbaiki akan menjadi besar sehingga bisa merusak badan jalan dan sangat berbahaya karena rawan kecelakaan, khususnya kendaraan. (m)

Korban Teratai Prima Dicari Lewat Ritual

JURnaL - Berbagai upaya pencarian korban KM Teratai Prima selalu membawa hasil nihil. Akhirnya pihak keluarga korban menempuh cara alternatif dengan menggelar ritual.
Jumat (16/1) pagi, keluarga korban asal Pinrang memotong ayam. Setelah disemebelih, ayam tersebut dibuang ke laut Majene.
Disamping ayam, keluarga korban juga membuang telur ke laut. Menurut dukun pembimbing ritual tersebut, diharapkan setelah membuang tumbal, segala sesuatu yang tersembunyi, bisa muncul ke permukaan laut. Keluarga korban berharap, keluarganya yang korban, bisa ditemukan.
KM Teratai Prima mengalami musibah, Minggu (11/1) subuh sekitar pukul 04.00 wita. Kapal mengangkut sekitar 250 penumpang dan 17 anak buah kapal (ABK) tenggelam di perairan Majene, Sulbar, dalam perjalanan dari Parepare ke Samarinda, Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, menurut Kabag Pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan, Asdar B, hanya 144 yang tercatat di manifes.
Sementara Jumat, ratusan keluarga korban berkumpul di depanKantor Administratur Pelabuhan (Adpel) Parepare. Ratusan keluarga korban tersebut berharap peroses identifikasi berjalan cepat, karena sebagian besar keluarga korban tersebut sudah berada di pelabuhan Parepare sejak hari pertama pasca kejadian.
Jumat pagi, KRI Untung Suropati kembali menemukan empat jenazah. Informasi ini membuat para keluarga korban dan masyarakat berduyun-duyun memenuhi Pelabuhan Nusantara Parepare. (m)

Bantuan Menumpuk di Posko

JURnaL - Tidak terkoordinirnya tanggap darurat bencana banjir di Polewali Mandar (Polman) dan Mejene, Provinsi Sulawesi Barat, membuat hingga Jumat (16/1) siang sejumlah bantuan masih menumpuk di Posko Induk yang dibuka Dinas Sosial, Polman di Kota Polewali, Ibukota Kabupaten Polman.
Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar yang berada di Polewali, Jumat siang melaporkan, lantaran tidak ada kordinasi yang baik, akhirnya bantuan-bantuan juga tidak terkoordinir dengan baik.
Tim JMPB Makasar Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes dan Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel melaporkan, para pemberi bantuan ada yang menyerahkan ke Posko Induk. Sebagian menyerahkan langsung di kolasi-lokasi terkena bencana banjir.
Bantuan dari caleg atau partai politik, umumnya diserahkan langsung ke warga yang terkena dampak bencana.
Bencana yang menimpa dua kabupaten, Minggu 11 Januari lalu dengan menewaskan delapan warga tersebut, terkesan tidak ditanggulangi dengan baik. Tidak ada tim SAR, karena hampir semua tim SAR dari Sulsel maupun Sulbar dikerahkan untuk pencarian penumpang KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene Sabtu pekan lalu.
Hingga Jumat, beberapa wilayah masih terisolir. Hal ini disebabkan terputusnya sarana jalan dan jembatan, sementara pemerintah daerah setempat belum mengarahkan alat-alat berat untuk menanggulangi kendala tersebut. (m)

Relawan Bencana Bingung

JURnaL - Para relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat, hingga Kamis (15/1) kebingungan. Hal ini diakibatkan tidak terkoodinirnya tanggap darurat bencana yang terjadi Sabtu 10 Januari 2008 lalu yang menewaskan delapan warga tersebut.
Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JPMB) Makassar, Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes dan Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel, Kamis siang melaporkan, seberulnya banyak relawan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana banjir tersebut. Hanya saja, terpaksa para relawan itu harus jalan bekerja sendiri-sendiri, karena tidak ada koordinasi yang memadai.
Pemerintah daerah membuka posko di Polewali, namun posko tersebut tidak lebih dari tempat mengumpulkan bantuan material dan data-data seadanya. Sementara sarana informasi juga tidak memadai.
Kesulitan ini juga dialami para jurnalis untuk meliput peristiwa ini. Disamping itu, tidak terkoordinir dengan baik, para warga penerima dampak bencana pun enggan untuk berhubungan dengan posko. Sebagian mala belum mengetahui kalau ada posko induk.
Kondisi seperti ini, menurut laporan dari JMPB Makassar, mengakibatkan minimnya bantuan, terutama untuk obat-obatan atau sarana air bersih.
Sampai Kamis, belum ada laporan tentang warga penerima dampak bencana yang mengidap penyakit pascrabencana. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, satu atau dua hari ke depan, hal ini bisa terjadi, mengingat warga mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih. (m)

Wilayah Terisolir, Korban Bencana Terpencar

JURnaL - Genangan banjir di Sulawesi Barat yang merendam sejumlah wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Majene, Sabtu 10 Januari 2009, sudah surut. Meskipun demikian, beberapa wilayah masih terisolir.
Tim Assessment dari Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Makassar menginformasikan, sampai Kamis (15/2) siang beberapa desa di Kecamatan Tutar, Kecamatan Tinambung, dan Kecamatan Allu di Kabupaten Polman, masih terisolir. Beberapa bagian infrastruktur berupa jalan raya dan jembatan terputus. Sementara peralatan berat untuk segera memperbaiki infrastruktur yang rusak tersebut tidak tersedia.
Tim Assessment JMPB Makassar Ai Marjayanti dari JURnaL Celebes dan Haedar Tasaka dari AMAN Sulsel, Kamis siang melaporkan, terisolirnya beberapa desa akibat kerusakan jalan, mengakibatkan para relawan mapun bantuan, belum bisa terakses ke masyarakat penerima risiko bencana.
Jika situasi seperti ini berlangsung beberapa lama, dipastikan warga yang terkena dampak bencana akan kekurangan pangan, terutama air besih. Tim JMPB Makassar hingga Kamis juga belum bisa memastikan kondisi warga yang terisolir.
Sementara warga di sejumlah kecamatan terkena dampak bencana yang mengakibatkan delapan korban jiwa tersebut, hingga Kamis sudah membersihkan rumah masing-masing. Sarana umum seperti sekolah di beberapa desa yang masih tergenang hingga Kamis, belum dibuka.
Hampir semua warga yang terkena dampak bencana banjir tersebut, mengalami kesulitan memperoleh air bersih, lantaran sarana air bersih yang umumnya adalah air sungai dan sumur, masih digenangi lumpur.
Sementara upaya penanggulangan bencana dari Satkorlak dan Satlak setempat tidak terlaksana dengan memadai. Bantuan dan upaya itu hanya mampu menjangkau warga yang terkena dampak bencana yang mudah diakses.

Mengungsi di Rumah Keluarga

JMPB Makasar juga melaporkan, sulitnya mendata warga terkena dampak bencana karena umumnya mereka mengungsi di rumah-rumah keluarga. Pemerintah daerah setempat menyedikan posko induk di ibukota Kabupaten Polman, Polewali.
Sementara tim penanggulangan bencana yang degan serba terbatas, kesulitan membangun tenda-tenda untuk para pengungsi, karena lebih dahulu warga peterima dampak bencana mengungsi ke rumah keluarga masing-masing.
Upaya penanggulangan bencana ini juga tampaknya kekurangan hampir semua kebutuhan.
Kekurangan ini juga kemungkinan karena hampir semua perhatian tersedot ke upaya pencarian para korban penumpang KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene dalam pelayaran Parepare-Banjarmasin, Sabtru pekan lalu. (m)

164 Penumpang ”Siluman”

JURnaL - Dugaan tentang adanya penumpang siluman yang diangkut KM Teratai Prima, yang tengelam di perairan Majene, Sabtu (11/1), ternyata bukan isapan jempol. Pihak Asuransi Jasa Raharja Parepare menemukan 164 penumpang kapal yang berlayar dari Parepare tujuan Samarinda itu tidak terdaftar dalam manifes penumpang. Sementara Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) mencatat 58 penumpang ”siluman”.

Sementara pencarian terus dialukan sampai Kamis. Namun, upaya itu membawa hasil nihil, meski telah melibatkan semua pihak.

Jasa Raharja Parepare melaporkan, 164 keluarga para penumpang yang datang melapor dan tidak tercatat dalam manifes pelayaran. Berdasarkan data, sebanyak 250 penumpang serta 17 anak buah kapal (ABK) tercatat dalam manifes. Sementara yang tercatat dalam manifes baru 165 orang yang melapor.

Di Parepare dua kapal pencari KAL Samalona dan Kapal Patroli Polair Sulselbar bahkan harus kembali ke Pelabuhan Cappa Ujung Parepare setelah melakukan pencarian selama satu jam di Perairan Polewali

Hingga Kamis petang, namun, hingga kemarin sore, tidak juga ketemu. Guna memaksimalkan pencarian korban, TNI AL menambah armada kapalnya.KRI Slamet Riyadi (KRI SRI) 532 dengan satu helikopter juga langsung melakukan pencarian. KRI yang didatangkan dari Surabaya ini dipimpin oleh komandan Kolonel Laut (P) Nur Hidayat..

Karena pencarian yang nihil, sejumlah keluarga koraban memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri.

Bahkan seorang penumpang yang selamat Dg Gassing (35) asal Takalar, melakukan pencarian sendiri, seperti dilansir Tribun Timur. Ia jugalah yang menyelamatkan nahkoda kapal, M Sabir. Gassing menceritakan bagaimana kapal tersebut tenggelam. Saat di kapal ia bersama anak dan mertuanya yang hingga kini belum ditemukan. Presiden SBY sempat menanyakan mengapa M Sabir selamat.

Kamis (15/1) adalah pencarian hari kelima. Rencananya pencarian akan dihentikan pada hari ketujuh. Namun Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan (Dishub) Sulham Hasan, mengatakan, sesuai instruksi menhub waktu pencarian bisa saja diperpanjang lebih dari satu minggu jika kondisi lapangan memang memungkinkan. (m)

Banjir Terjang Sulbar-Sulsel

Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Barat, banjir menerjang wilayah Polewali dan Majene. Hingga Senin 11 Januari 2008, tercatat delapan orang korban tewas. Banjir di Sulbar terjadi di Wilayah Polman masing-masing di Wonomulyo, dan Mapilli, Tinambung. Sementara di Kabupaten Majene di Banggae Timur, Sendana, Banggae Timur, Malunda.
  Banjir di wilayah ini hampir terjadi setiap tahun. Namun, dari jumlah korban material maupun jiwa, banjir kali merupakan terbesar selama lima tahun terakhir.
  Selain menimbulkan korban jiwa, banjir kali ini juga merusak berbagai sarana umum, seperti sekolah, jalan, jembatan dan ratusan rumah penduduk. Banjir juga menyebabkan sejumlah infrastruktur rusak. Jalur lalulintas jadi lumpuh.
  Banjir melanda wilayah ini setelah hujan deras turun terus-menerus mulai Jumat hingga Sabtu pagi menyebabkan sejumlah wilayah tergenang. Beberapa sungai misalnya Sungai Maloso, Sungai Puppole, Sungai Mandar meluap, menyebabkan Bendungan Sekkasekka harus harus jebol. 
  
Banjir Ajatappareng 
Dalam waktu yang sama, di Sulawesi Selatan, banjir juga melanda beberapa daerah. Misalnya wilayah Ajattappareng, meliputi Kabupaten Barru, Parepare, Sidrap, dan Pinrang diterjang banjir. Ribuan hektare (ha) tanaman padi terendam banjir. Di Barru,banjir menerjang Kecamatan Mallusetasi, Soppeng Riaja,Balusu,Barru,dan Tanete Riaja. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. 
  Banjir juga menenggelamkan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, pasar, kantor polisi, kantor camat, dan kantor desa.Akibatnya, sejumlah sekolah diliburkan. Di Kota Bandar Madani, Parepare, banjir menggenangi Kecamatan Bacukiki. Ketinggian air mencapai satu meter lebih.Akibatnya, jalur utama yang menghubungkan Parepare-Makassar, terputus selama beberapa jam. 
  Bukan hanya itu, ratusan rumah yang ada di lingkungan Lontangge dan Manggimpuru terendam air setinggi satu meter. Bahkan, sawah dan tambak yang ada di pinggiran Sungai Karajae Bacukiki,juga rusak berat. Kabupaten Pinrang juga tidak luput dari genangan air akibat tingginya curah hujan dalam tiga hari terakhir.Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, dan Suppa. 
  Selain tanaman padi yang terendam, juga memutus jalur utama sejauh satu kilometer yang menghubungkan Kelurahan Langga, Kecamatan Mattiro Sompe,dengan kota Pinrang.

Di Soppeng 
  Banjir juga menerjang Kabupaten Soppeng hingga kemarin masih menggenangi rumah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng Sulhan. Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil kelelawar ini terjadi di Lingkungan Madining, Kelurahan Attangsallo, Kecamatan Marioriawa tepat di jembatan atau jalan raya yang menuju ke Danau Tempe. 
  Pengungsi korban banjir yang berada di Posko Induk mencapai sekitar 500 jiwa atau 120 KK. Informasi terakhir yang disirkan media masa, kondisi air sudah turun yakni mencapai sekitar di bawah setengah meter. Sementara empat korban meninggal belum bisa dievakuasi karena tertimbun sampah reruntuhan. (mus)